MTI menilai campur tangan Presiden sangat dibutuhkan dalam penyusunan aturan kebijakan pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dinilai bukan metode satu-satunya yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.

MTI menilai penetapan tarif ERP di Jakarta perlu memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta sebaiknya tidak buru-buru.

MTI menanggapi rencana pemerintah menaikkan tarif Tol Jakarta-Cikampek yang bakal dilakukan pada tahun ini.

MTI mengusulkan subsidi kendaraan listrik senilai Rp5 triliun bisa digunakan untuk pengembangan transportasi umum.

MTI menilai pemberian subsidi untuk kereta barang bisa membuat pengguna truk ODOL beralih.

Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pengoperasian kereta cepat di China dinilai bisa menjadi contoh pembelajaran untuk Indonesia.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pemerintah belum siap untuk menerapkan program zero ODOL pada 2023.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai adanya kereta api di perkotaan bisa meningkatkan pengguna transportasi publik.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai libur Nataru pada tahun ini bakal didominasi oleh aktivitas pariwisata.

Indonesia menjadi negara pertama atau pelaris ekspor kereta cepat China terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menghadapi biaya bengkak.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan saran soal pembangunan proyek Kereta Gantung di IKN Baru.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti travel gelap yang menjamur di Pelabuhan Bakauheni.

MTI mengusulkan bus untuk berangkat dari terminal untuk mencegah adanya pelanggaran syarat mudik Lebaran.

MTI Usulkan Cara Tekan Pungli Penguji Kir