Penyelidikan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial yang diduga melibatkan eks Mensos Juliari P Batubara masih berlangsung.

Juliari dihukum penjara selama 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Juliari terbukti menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di wilayah…

KPK pun tidak melakukan upaya hukum lanjutan lantaran analisa yuridis jaksa KPK telah diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dan seluruh amar tuntutan telah pula…

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan…

Dalam pertimbangan meringankan hakim, Juliari dinilai sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, terdapat empat alasan Juliari harus dihukum seumur hidup. Apa saja?

KPK menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Peringatan ini diberikan setelah adanya kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Ada warga yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2017, namun baru mendapatkan bantuan tersebut.

Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun penjara dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Tidak mudah bagi publik untuk memaafkan seorang koruptor. Terlebih, terhadap mereka yang dengan sengaja menyelewengkan bantuan sosial bagi yang berhak dan benar-benar membutuhkan.…

Penahanan Totoh dilanjutkan oleh Tim JPU selama 20 hari kedepan, terhitung 29 Juli 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021.

Febri Diansyah mengakui bahwa sejak awal sudah tidak percaya dengan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi pada pandemi Covid-19 ini.

JPU KPK juga meminta agar Juliari juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti.

Juliari akan menghadapi tuntutan dalam perkara suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

ICW menilai Juliari memanfaatkan jabatan publiknya saat melakukan korupsi.