Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengusulkan pembentukan lembaga independen guna menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi sistem perundang-undangan di Indonesia.
Sejumlah pakar hukum Indonesia yang tergabung dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) akhirnya membuka Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
JAKARTA-Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri menilai desain program legislasi nasional yang disusun DPR bersama pemerintah sarat dengan masalah…