Hingga semester I/2022, ITMG telah menggenggam kontrak penjualan batu bara sebanyak 88 persen, dari target penjualan sebesar 20,5 juta-21,5 juta ton.

Drama tarik-ulur pelepasan KPC oleh Bumi Resources (BUMI) sempat menimbulkan sanksi suspensi saham berulang kali.

Astrindo Nusantara Infrastruktur (BIPI) mendapat banyak permintaan dari klien potensial terkait jasa kontrak pertambangan batu bara.

Perampungan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT terus molor, lantaran banyak keuatan politik yang menekan. Sebabnya, banyak politisi berbisnis fosil.

Energy Watch menilai arus kas perusahaan tambang masih kuat di tengah upaya pemerintah optimalkan 2 skema pungutan batu bara.

Sebelumnya, tarif royalti batu bara dikenakan sebesar 3 persen hingga 7 persen.

Pengusaha batu bara menilai pungutan batu bara akan diberlakukan surut sewaktu Badan Layanan Umum atau BLU terbentuk akan membebani arus kas.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menjelaskan sanksi dan kompensasi terkait operasionalisasi Badan Layanan Umum.

Konflik Rusia-Ukraina memacu harga dan permintaan batu bara di pasar global.

Disparitas harga batu bara domestik dan harga internasional membuat pengusaha memprioritaskan ekspor.

Meningkatnya kebutuhan energi global mendongkrak harga batu bara, sehingga para pemain sektor tersebut memprioritaskan impor dibandingkan stok di dalam negeri.

PT Astrindo Nusantara Infrastuktur Tbk. (BIPI) resmi mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong senilai US$471 juta atau Rp6,97 triliun.

Pertambangan ilegal ini mayoritas merupakan pertambangan batu bara yang banyak terdapat di Sumatra Selatan atau Sumsel.

PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) melancarkan akrobat dengan menggadaikan saham dan aset untuk memperoleh utang.

Adaro mengklaim ikut menyokong program batu bara harga khusus yang diperuntukkan bagi manufaktur dalam negeri, khususnya semen dan pupuk.

Harga khusus batu bara untuk industri tertentu diperuntukkan salah satunya bagi industri semen.