Pemprov Riau bakal memangkas atau membatalkan proyek dan kegiatan pemda yang diprediksi tunda bayar, karena situasi keuangan daerah yang mengalami defisit.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkirakan anggaran provinsi itu bakal berkurang hingga 20% menjadi Rp8 triliun pada 2019, dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp10…
Pemprov Riau kini tengah membahas secara intens tentang proyek atau kegiatan mana yang akan dibatalkan atau dirasionalisasi, menyusul angka defisit anggaran daerah itu diperkirakan…
DPRD) Provinsi Sumatra Barat menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) APBD Sumbar tahun depan sebesar Rp6,5 triliun.
BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pencairan dana bagi hasil dan dana hibah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran 2018 yang saat ini baru mencapai Rp12,4…
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengimbau agar seluruh pemerintah kabupaten/kota memfokuskan tahap perencanaan APBD 2019 sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan.
Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan APBD 2019 harus fokus pada prioritas…
BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh menandatangani kontrak pada 624 paket proyek strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh senilai…
Aktivitas kinerja di DPRD Kota Malang, Jawa Timur, terhenti setelah sebanyak 19 anggota termasuk pimpinan dewan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus…
Penyerapan APBD Kota Malang sampai 12 Maret 2018 mencapai Rp159,719 miliar atau 7,79% dari target penyerapan sepanjang tahun ini yang sebesar Rp2,061 triliun.
JAKARTA — Di tengah riuh rendah pengelolaan fiskal, pemerintah pusat terus mendorong inovasi daerah dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengoptimalkan…
JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri akan mendorong pemanfaatan kajian, evaluasi, dan data Bank Indonesia sebagai dasar pemerintah daerah menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan…
Kementerian Dalam Negeri RI akan mendorong pemanfaatan kajian, evaluasi dan data Bank Indonesia sebagai dasar pemerintah daerah menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah…
Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya membangun sistem dalam proses pengawasan pemerintah daerah. Sistem pengawasan yang baik diyakini dapat menciptakan pemerintahan…