Sultan mendorong proyek Food Estate dilaksanakan secara ekstensif di semua wilayah di Indonesia sehingga diharapkan bisa menjadi ikon ketahanan pangan nasional.

Wafatnya Farouk kembali membuat bangsa Indonesia kehilangan salah satu figur yang terus memperjuangkan kepentingan daerah, ujarnya.

Menurut Ketua Komite IV DPD Sukiryanto selain tidak inklusif, organisasi itu juga tidak merepresentasikan seluruh sumber daya yang ada.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah daerah mengendapkan dana sebesar Rp218,6 triliun di perbankan per November 2020.

Ketua DPD LaNyalla Mattalitti menyatakan libur panjang di akhir tahun berpotensi menambah banyaknya jumlah kasus Corona di Tanah Air.

Menjaga dan menghormati marwah kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) itu sangat penting dan menjadi tugas bersama seluruh anggota dan pihak yang…

Kekeliruan proses dan mekanisme lelang jabatan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) semakin terbuka.

Ketua Komite III DPD, Sylviana Murni menilai urusan pendidikan tidak bisa direduksi sekedar persoalan izin usaha dan kemudahan berinvestasi.

Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI yang dinilai bermasalah, berujung polemik, baik di kalangan pimpinan DPD RI maupun anggota DPD RI.

Selain memecah konsentrasi pemerintah daerah dalam menangani pagebluk Covid-19, Pilkada membuat beban anggaran daerah meningkat.

Proses lelang jabatan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang tengah berlangsung diminta dihentikan, karena tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan merupakan regulasi yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan telah diusulkan sejak 2017.

RUU Cipta Kerja berasal dari 79 undang-undang, memuat 15 bab dan 174 pasal dengan menyasar 11 kluster, yaitu menyangkut penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi dan…

Pilkada Serentak yang akan melibatkan jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu.

Peraturan pelaksana yang diamanatkan itu terdiri dari 493 peraturan pemerintah (pp), 19 peraturan presiden (perpres) dan 4 peraturan daerah (perda).

Senator asal Maluku itu juga menyarankan agar pemerintah segera mempersiapkan langkah tegas dalam mengatasi pandemi tersebut.