Mewujudkan pendidikan usia dini yang berkualitas, menyeluruh, namun tetap menyenangkan melatari kebersamaan sektor usaha membenahi infrastruktur yang ada.
Peraturan perundang-undangan saat ini tumpang tindih mulai dari undang-undang turun ke bawah sampai dengan Peraturan Presiden, Peraturan Wali Kota atau Bupati.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri sepenuhnya kewenangan Presiden sehingga para menteri Kabinet Kerja diharap bekerja seperti biasanya.…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan evaluasi yang dilakukan pihaknya adalah untuk menilai kinerja lembaga, bukan pimpinan…
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan bahwa tugas untuk memberikan pelatihan kepada pekerja bukan hanya tanggungjawab kementerian yang dia pimpin.
Hingga saat ini, masih ada 8 kementerian yang struktur organisasinya belum diteken presiden. Hal ini dikuatirkan akan berimbas pada kelambatan pertumbuhan ekonomi akibat…
Untuk memperlancar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Maret 2015…
Perubahan nomenklatur baru untuk satu kementerian yang perlu perubahan hingga ke pemerintah daerah, diperkirakan butuh dana sekitar Rp80 miliar hingga Rp120 miliar.nn
Sepuluh kementerian dinilai UKP4 berkinerja buruk. Sebagian anggota kabinet juga dilaporkan kesulitan fokus menjalankan tugas pemerintahan karena sibuk dengan kegiatan politik.
Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran belanja di atas Rp30 triliun kepada tujuh kementerian negara dan lembaga. Dalam pidato Penyampaian Keterangan…
BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan anggota DPR meminta pemerintah untuk membentuk kementerian yang fokus mengurus tenaga kerja karena banyak persoalah buruh migran di luar negeri,…