Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

KPK juga mendapatkan data bahwa mitra swasta terkait relatif tak berkinerja baik di sisi hilir, yaitu terjadinya tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan…

KPK mengungkap sejumlah potensi kecurangan dalam skema perpanjangan kerjasama antara PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.

Dalam laporan keuangan yang belum diaudit pendapatan PAM Jaya pada tahun 2020 tercatat anjlok.

PAM Jaya dan Palyja belum menemukan titik temu terkait besaran internal rate of return (IRR) pada perjanjian ke depan.

Adanya pandemi Covid-19 yang merebak pada tahun lalu, membuat pendapatan PAM Jaya mengalami penurunan pada 2020.

Pasokan air curah maupun air baku di Ibu Kota selama ini bergantung dari luar Jakarta, khususnya dari kawasan Jatiluhur yakni sebesar 82 persen.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih di Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta…

Hal itu disampaikan langsung Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi. Imbasnya, pasokan air bersih di wilayah tersebut tersendat.

Tingkat kehilangan air di DKI Jakarta masih di level 43,40 persen.

Direktur Utama PAM Jaya Prayitno Bambang Hernowo mengatakan pihaknya menargetkan peningkatan persentase cakupan dari realisasi saat ini yang baru mencapai 63 persen.

Instalasi Pengolahan Air (IPA) laut tersebut mengalirkan air laut yang telah disaring menjadi air bersih ke rumah warga.

Jakarta Utara sudah mulai terdampak sehingga pasokan air pun tidak lancar.

Perusahaan air minum milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PAM Jaya, mengajukan tambahan pasokan air baku dari Bendungan Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat. n

Perusahaan air minum milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PAM Jaya, mengajukan tambahan pasokan air baku dari Bendungan Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat. n

PAM Jaya masih belum dapat menentukan langkah lanjutan terkait pernyataan KPK atas head of agreement (HoA) antara PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.