Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyepakati perubahan status hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah…

Untuk mendapatkan air yang lebih murah, dibutuhkan bukti kepemilikan tanah, seperti akta jual beli (AJB) dan sertifikat.

Jakarta masuk ke dalam kategori kota yang memiliki persoalan dalam memperluas jaringan air bersih bagi masyarakat seperti halnya kota-kota besar di dataran Sahara dan India…

PAM Jaya membutuhkan dana senilai Rp30,1 triliun untuk memenuhi cakupan layanan sumber air bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Peningkatan modal itu untuk kebutuhan pemenuhan layanan 100 persen. Ada beberapa kegiatan, jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum yang paling besar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan peningkatan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) dari Rp2 triliun menjadi Rp23,87 triliun kepada Dewan…

Anies beralasan penambahan modal diperlukan karena PAM Jaya mesti membangun dan mengembangkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang membutuhkan tambahan investasi…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

KPK mengungkap sejumlah potensi kecurangan dalam skema perpanjangan kerjasama antara PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.

Dalam laporan keuangan yang belum diaudit pendapatan PAM Jaya pada tahun 2020 tercatat anjlok.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari.

PAM Jaya dan Palyja belum menemukan titik temu terkait besaran internal rate of return (IRR) pada perjanjian ke depan.

Pasokan air curah maupun air baku di Ibu Kota selama ini bergantung dari luar Jakarta, khususnya dari kawasan Jatiluhur yakni sebesar 82 persen.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih di Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta…

“Sampai dengan sekarang masih dalam kajian, belum ada kita perpanjangan kontrak. Itu adendum dalam rangka untuk percepatan akses layanan air minum."

Hal itu disampaikan langsung Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi. Imbasnya, pasokan air bersih di wilayah tersebut tersendat.