LPEI menyalurkan pembiayaan untuk 224 pelaku UMKM berorientasi ekspor sepanjang Januari-Agustus 2022.

Ini kerja sama yang diteken PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Untuk merampungkan target 5.000 desa devisa itu, LPEI menjalin kerja sama dengan kementerian hingga lembaga agar target tersebut bisa segera terwujud.

Rempah makanan dan minuman atau industri mamin menjadi salah satu fokus LPEI untuk mendongkrak sektor desa devisa, sejalan dengan tren permintaan dunia dan kinerja ekspor…

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau POJK Pengawasan LPEI.

LPEI menilai bahwa UMKM di Provinsi Jabar memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor produk sehingga pelatihan dan pendampingan harus dilakukan

Fasilitas asuransi LPEI dan Bank IBK atau AGRS bermanfaat untuk menutup risiko gagal bayar oleh pembeli, sehingga meningkatkan kepercayaan diri eksportir dan perbankan khususnya…

BNI dan LPEI menyediakan penjaminan kredit syarat ringan kepada UMKM dalam bentuk pembiayaan fastrex dengan maksimum fasilitas hingga Rp25 miliar.

UMKM perlu pelatihan untuk membantu pemilihan jenis produk yang di produksi sesuai dengan demand, akses pasar, menghitung harga jual, dan belajar proses dari pengiriman produk…

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alias Indonesia Eximbank memiliki obligasi dan sukuk yang segera jatuh tempo pada 23 April 2022.

Pembiayaan dari BSI (BRIS) akan digunakan untuk pengembangan ekspor melalui pembiayaan berbasis syariah, pendanaan maupun transaksi digital

Kerja sama Bank BJB (BJBR) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan salah satu langkah dukungan kepada pemerintah untuk terus mendorong dan meningkatkan…

Kejagung kembali menyita aset milik tersangka kasus tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019 Johan Darsono.

Aset yang disita dari tujuh tersangka perkara korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2,02 triliun.

Kejagung menyita 76 bidang tanah senilai Rp595 miliar lebih terkait perkara korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kejagung memeriksa 6 orang dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional LPEI tahun 2013-2019.