Tim Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen musnahkan puluhan pompa air tidak sesuai persyaratan SNI

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merilis sebanyak 80% dari laporan yang masuk tahun ini merupakan aduan konsumen terkait jasa keuangan dan perbankan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) tengah mengupayakan untuk memisahkan diri dari Kementerian Perdagangan.

Kabar gembira bagi konsumen industri perbankan. Pekan depan, Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan meluncurkan lembaga penyelesaian sengketa untuk industri ini.

Banyaknya masyarakat yang menjadi pelanggan saluran televisi berbayar atau TV kabel berbanding lurus dengan jumlah aduan konsumen yang dilayangkan ke Yayasan Lembaga Konsumen…

Yayasan Lembaga Konsumen merilis data aduan dari masyarakat sepanjang 2014.

Sektor perbankan menduduki peringkat pertama dari aduan konsumen yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepanjang tahun 2014 lalu.

McDonald Jepang telah meminta maaf kepada pelanggan dan bersumpah untuk memastikan keamanan produknya.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan peningkatan perlindungan konsumen dengan ditetapkannya anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi 2014-2019.

Berfantasi merupakan kesenangan diri sendiri untuk berimajinasi dan dilakukan secara sadar sebagai bentuk kompensasi karena bertujuan untuk menghindari dari masalah dunia…

Sebanyak 90% pelaku industri jasa keuangan telah menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan seluruh aturan mengenai aturan perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang pelaku industri jasa keuangan menyampaikan iklan dalam bahasa yang dilebih-lebihkan atau superlatif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pengaduan konsumen terutama yang paling banyak dari nasabah-nasabah perbankan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat sebanyak 820 orang penanggung jawab pengaduan nasabah di industri jasa keuangan.

Sekitar 548 perusahaan jasa keuangan belum mendaftarkan pelaksana (person in charge) pengaduan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Februari 2014.

Otoritas Jasa Keuangan meminta industri perbankan memastikan nasabah memahami sepenuhnya mengenai setiap layanan dan produk perbankan digital.