Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merubah ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dimana angka Rp2,7 juta dianggap belum layak bagi buruh setelah kenaikan BBM.
Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap akan menandatangani surat keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun depan berada…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI menyarankan agar isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tak berpengaruh pada molornya penetapan upah minimum provinsi 2015.
Keputusan soal upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sektor pariwisata DKI Jakarta sesuai dengan penerapan Permenakertrans No.7/2013 tentang Upah Minimum terancam ditiadakan…
Sebanyak 25 perusahaan telah mengajukan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014 hingga batas akhir pengajuan penangguhan hari ini 20 Desember 2013.
Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan pihak buruh terkait penangguhan Upah Minimum…
Perwakilan buruh meminta dukungan fraksi DPRD DKI Jakarta untuk memperjuangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp3,7 atau lebih tinggi dari ketetapan Gubernur…
Pengusaha perhotelan belum berani mengambil keputusan untuk melakukan ekspansi usaha di Ibu Kota pasca kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 sebesar Rp2,4…
Gejolak penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang terus menghantui setiap tahun diperkirakan menghambat munculnya pengusaha dari generasi muda
Pengusaha berharap pemahaman tentang UMP jangan setengah karena bisa jadi salah kaprah. Buruh menuntut UMP tinggi agar bisa untuk beli rumah padahal fungsinya cuma untuk…
Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang berlangsung Kamis (31/10/2013) menetapkan rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI sebesar Rp2.299.860 dan Rp2.441.301.
Sidang pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2014 DKI akan dimulai besok, Rabu (30/10/2013) pada pukul 10.00 di Balai Kota. Paling lambat 1 November besaran UMP sudah harus…