Kemnaker siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2022 berada di angka 1,09 persen.

Anies tidak lagi menyebut PP No. 36 Tahun 2021 sebagai acuan untuk menentukan UMP DKI, seperti yang disebut dalam SK No. 1395 tahun 2021.

Pemprov DKI memastikan tidak ada lagi revisi terhadap penetapan UMP DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naikkan upah minimum provinsi (UMP) 5,1 persen. Pencitraan atau bukan?

Sepanjang tahun 2021 sejumlah hal menarik di DKI Jakarta muncul ke permukaan di antaranya rencana terkait proyek infrastruktur transportasi dan energi, Formula E, hingga…

Pemprov) DKI Jakarta mesti bersiap menghadapi polemik kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di meja hijau.

Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan apa yang dilakukan Anies sudah tepat, maka tidak mungkin diberikan sanksi.

Pemrov DKI mengklaim pengusaha tidak keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta di angka 5 persen.

Amanat Undang-Undang Cipta Kerja harus ditegakkan. Regulasi pengupahan harus dihormati. Pemahaman terhadap regulasi pengupahan pun harus jelas. Tidak boleh ada salah tafsir…

Analis menilai tambahan beban dunia usaha dari kenaikan UMP Jakarta dan batalnya penurunan tarif PPh Badan masih terbilang wajar seiring dengan prospek ekonomi yang baik…

Apindo akan menggugat revisi UMP DKI Jakarta 2022 ke PTUN, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.

Apindo menyatakan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 0,85 persen yang telah diumumkan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang…

Kalangan pengusaha mengkhawatirkan UMP yang terlalu tinggi bakal menyebabkan penyerapan tenaga kerja baru makin sulit.

Revisi kenaikan UMP DKI 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai cukup moderat bagi kantong pelaku usaha.

DPRD mendukung revisi kenaikan UMP yang dilakukan Pemprov DKI karena memiliki dasar yang jelas.