OJK berencana mengadakan program pensiun tambahan untuk pekerja. Itu artinya, gaji pekerja di Indonesia akan dipoting lagi.

Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini, Minggu (25/8/2024) di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ternyata Jokowi dan anak-anaknya sedang ada tugas masing-masing saat ribuan massa menggeruduk gedung DPR demi tegaknya demokrasi.

Berikut adalah jadwal demo putusan MK hari ini Jumat 23 Agustus 2024.

Kalangan buruh mengancam akan mogok nasional jika MK tidak membatalkan UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Cipta Kerja

Ruas jalan sekitar patung kuda bakal mengalami kemacatan imbas aksi unjuk rasa (demo) yang dilakukan buruh.

Kalangan pekerja dan buruh bakal melakukan aksi demo di Kantor Kemendag untuk meminta aturan impor Permendag 8/2024 dicabut.

Sidang uji materiil UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh kembali digelar di MK dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Aksi mogok nasional rencananya akan diikuti oleh lebih dari 5 juta buruh untuk menuntut pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Polda Metro Jaya menutup ruas jalan di kawasan Patung Kuda Monas sehubungan adanya demo buruh hari ini, Senin, 8 Juli 2024.

Kalangan buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin, 8 Juli 2024 untuk menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.

Demo buruh ini merespon sidang lanjutan uji materiil Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). Terdapat 9 tuntutan dari para buruh.

KSPI dan Partai Buruh akan mengadakan aksi serempak di seluruh Indonesia pada Senin (8/7/2024) menolak UU Ciptaker

Kalangan buruh mendesak Permendag No.8/2024 dicabut karena telah membuat sejumlah pabrik berhenti beroperasi hingga menyebabkan PHK massal.

Buruh menuntut Kemendag untuk menuntut regulasi kebijakan dan aturan impor yang diatur dalam Permendag No.8/2024.

Kalangan buruh mengancam untuk mogok nasional jika Mendag Zulkifli Hasan tidak mencabut aturan aturan impor dalam Permendag No.8/2024.