Baleg DPR belum memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah sepakat soal penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.
Baleg DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna.
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan pemerintahan tidak setuju untuk mengubah Dewan Pertimbangan Presiden diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara untuk segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat.
KPU menjamin bakal menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan sebagai dasar hukum pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.
Massa yang ada di depan Gedung DPR RI meneriaki anggota Baleg Habiburokhman yang mengatakan pihaknya tak akan mengesahkan RUU Pilkada hari ini, Kamis (22/8).