Pemerintah seperti mendorong publik untuk terus berkonsumsi dengan berbagai insentif, padahal pendapatan riil masyarakat terus turun beberapa tahun tahun ini.

Durian Runtuh Emiten Properti hingga Isu Gratifikasi di BEI merupakan pilihan berita dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (28/8/2024).

Realisasi pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) sepanjang 2023 mencapai Rp11,29 triliun.

Kemenperin memastikan bahwa pemerintah tidak memberikan insentif mobil hybrid atau hybrid electric vehicle (HEV) di tengah potensi kenaikan PPnBM.

Perbaikan kinerja Astra International (ASII) dibayangi langkah ekspansif BYD di pasar otomotif RI hingga rencana kenaikan tarif PPnBM untuk mobil hybrid.

Pemerintah berencana menaikkan pajak (PPbBM) mobil hybrid di saat penjualannya tengah melonjak

Honda tengah menyiapkan strategi saat pemerintah berencana akan menaikkan pajak (PPnBM) untuk mobil hybrid

Toyota Astra merespons soal rencana pemerintah yang akan mengerek PPnBM untuk mobil hybrid

GIIAS 2024 diharapkan menjadi pendorong penjualan 2024. Sejalan dengan itu wacana insentif PPnBM kembali bergulir. Saham Astra (ASII) masih dinilai menarik.

Pemerintah dinilai perlu selektif jika ingin kembali memberikan insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil.

Ekonom Bank Permata Faisal mengingatkan pemerintah untuk mengitung dampak pemberian diskon PPnBM mobil ke belanja negara.

Insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil dinilai tidak tepat. Ini alasannya.

Pengamat otomotif menilai pemerintah masih ragu-ragu dalam menerapkan insentif diskon pajak mobil untuk mendorong penjualan.

BKPM mendukung usulan pelaku usaha otomotif yang meminta adanya stimulus penjualan mobil berupa diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Kemenperin memberikan bocoran terbaru terkait dengan rencana kenaikan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid.

Gaikindo memperkirakan target penjualan mobil 1,1 juta unit pada tahun ini kemungkinan akan direvisi seiring pasar yang lesu sepanjang semester I/2024.