Pertumbuhan investasi di Kota Cirebon Jawa Barat mengalami hambatan akibat kota tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Vera Revina menegaskan tidak semua pengembang melakukan pembangkangan seperti yang dilakukan Agung Podomoro Group…
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta menuding Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI tak koordinatif dengan dua pengembang yang harus membangun…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang terkena bencana alam di wilayah-wilayah rawan bencana.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka peraturan perundang-undangan yang dirasa…
Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk menegasjan disiplin tata ruang sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pembangunan infrastruktur
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan penghargaan kepada Kabupatem Banyuwangi yang dinilai berprestasi dalam bidang pengelolaan tata…
Para ahli mengingatkan pemerintah masih terdapat lebih dari 5.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi peruntukan wilayah yang harus diselesaikan.
Rencana revisi Kepres no 54 tahun 2008 tentang tata ruang Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi- Puncak-Cianjur (Jabodetabek Punjur) untuk menampung perkembangan wilayah dan…
Pemerintah Daerah Kota Tangerang mengajukan empat rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan dan kecamatan…
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang baru saja disahkan DPRD DKI Jakarta diharapkan menjadi momentum pembenahan tata ruang di ibu kota.
Setelah melakukan pembongkaran villa di kawasan puncak, Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar tata ruang.