RTRW hanya dapat diubah setiap 5 tahun sekali, sedangkan dinamika investasi sangat dinamis dan mudah berubah sehingga hal itu menjadi salah satu hambatan proses investasi.
Akademisi menilai polemik tata ruang yang berkepanjangan harus diselesaikan dengan ditunjuknya satu otoritas tunggal dengan kewenangan penuh untuk menangani seluruh persoalan…
Kementerian Dalam Negeri sepakat dengan wacana adanya pemberian disinsentif bagi daerah yang tidak segera menyelesaikan pembuatan Rencana Detail Tata Ruang.
Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana detail tata ruang (RDTR) supaya pembangunan…
Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi ulang tata ruang dengan memasukkan perspektif kerawanan bencana alam maupun ekologis serta memperhatikan kearifan lokal.
Perencanaan pembangunan nasional dinilai tidak mempertimbangkan kearifan lokal, hal itu memberikan pengaruh pada ketahanan bangunan dan lingkungan terhadap cuaca dan bencana.
Jika dibandingkan dengan kota-kota di negara tetangga, seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur, Jakarta masih ketinggalan sangat jauh dalam pengembangan kotanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Jalil menyebut tidak memiliki masalah terkait izin tata ruang dari proyek Meikarta untuk 84 hektare lahan yang sudah keluar izinnya.…
Fenomena Likuifikasi akibat tekanan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah Jumat (28/9/2018) lalu mengakibatkan sebagian tanah tidak layak untuk dibangun…
JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melakukan langkah semi dekonsentrasi untuk mempercepat penerbitan rencana detail tata ruang atau RDTR…
Ikatan Ahli Perencana (IAP) sebagai asosiasi perencana kota memandang bahwa rencana tata ruang yang disusun harus memiliki kualitas yang baik, dan didukung oleh data dan…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menegaskan pentingnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memberantas pelanggaran perizinan tata ruang.
