BPBD Jakarta terus memperhatikan imunitas para pengungsi terhadap Covid-19 yang dilakukan dengan sterilisasi lokasi dengan desinfektan dan pengecekan suhu tubuh secara rutin.

BPBD DKI Jakarta memperingatkan warga di sekitar Kali Pesanggrahan karena adanya peningkatan tinggi muka air (TMA) di level Siaga III atau Waspada.

Dua Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap langkah tersendiri dalam…

Mengatasi masalah banjir di Jabodetabek, butuh kerendahan hati, baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan ego sektoral masing-masing.

Status di bendungan Katulampa, Bogor, kini kembali ke angka normal. Pasalnya, sepanjang Minggu malam, cuaca di Bogor hanya gerimis ringan.

Sodetan Waduk Ranggon - Kali Sunter diharapkan dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta Timur.

Dari survei yang dilakukan oleh Indo Barometer, alasan mayoritas masyarakat memilih Anies Baswedan adalah karena berjiwa sosial sebesar 27,5%.

Kerugian ekonomi akibat banjir Jakarta 25 Februari hanya sekitar Rp56 miliar. Sedangkan pada awal tahun, mencapai sekitar Rp1 triliun. Hal itu dikarenakan banjir 25 Februari…

Motik melihat isu banjir kali ini lebih dijadikan pembahasan politik, ketimbang berfokus pada dampak ekonomi dan kesehatan.

Prasetyo menyatakan pembentukan pansus ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,…

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan banjir setidaknya terjadi di sejumlah titik mulai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Kerawang…

Sekda DKI mengatakan bahwa tak ada Gubernur DKI yang tak mengalami banjir.

Banjir yang melanda Jakarta turut memberikan dampak negatif terhadap layanan operator telekomunikasi,

Audit tersebut tidak dilakukan di semua wilayah, hanya titik tertentu. Namun, proyek tersebut cukup kompleks, mengingat masalahnya ada dari hulu sampai hilir. Namun, Kementerian…

Anggota Komisi V DPR Robert Rouw menilai ketiga gubernur itu tidak memiliki perhatian pada daerahnya.

Komisi V mengaku tidak bisa mengundang langsung pemimpin daerah seperti gubernur.