Kompensasi bagi korban terorisme masa lalu akan terus disalurkan, namun proses pengajuan permohonan kompensasi hanya dibatasi hingga Juni 2021.

Perlindungan terhadap para saksi kasu Asabri sangat penting karena skandal kasus itu ditengarai melibatkan orang-orang besar.

Permohonan dari saksi dan korban kasus terorisme pada tahun 2020 sebesar 278 permohonan atau turun 12,5 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 318 permohonan.

LPSK siap membantu pengungkapan kasus ini dengan memberikan perlindungan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut agar dapat memberikan keterangan penting…

LPSK tidak bisa memaksakan para saksi untuk menggunakan bantuannya karena keputusan atau permintaan untuk dilindungi harus bersifat sukarela.

LPSK sebagai lembaga negara diberikan mandat salah satunya untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme termasuk masa lalu.

Pemerintah juga memperkuat komitmen untuk pemulihan korban terorisme masa lalu melalui penerbitan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2020.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana mengirim tim untuk memproses perlindungan dan pemberian hak untuk saksi dan korban serangan di Lewono Lembantongoa,…

LPSK menyayangkan aksi intimidatif serta rencana pengepungan rumah yang dialamatkan kepada Nikita Mirzani.

Pihaknya, juga mendukung kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan menyatakan siap berkoordinasi perihal perlindungan para saksi yang ingin memberikan informasi.

LPSK mendorong para saksi untuk tidak takut melapor dan memberikan keterangan.

LPSK juga berharap agar Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan Jaya, bersedia menjadi justice collaborators.

LPSK menilai sederet bukti yang dibeberkan korban sudah cukup untuk menjerat pelaku.

Ada satu peluang yang bisa digunakan Anita Kolopaking aka

Perpres 75/2020 memberikan sejumlah mandat kepada LPSK untuk memenuhi sejumlah layanan kepada anak saksi dan anak korban.

Pemerintah melindungi warga negara Indonesia korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme baik di dalam maupun luar negeri.