DPRD Balikpapan mematok pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp656 miliar tahun depan.

Pemerintah Kota Balikpapan mematok target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp457 miliar hingga akhir 2020 dari target Rp715 miliar sebelum pandemi Covid-19.

Dengan banyaknya dana yang teralokasi untuk penanganan Covid-19, dampaknya yaitu berbagai proyek yang telah disusun harus tertunda.

Pemkot Balikpapan memberikan syarat-syarat yang  nantinya akan tertuang dalam surat edaran (SE) mengenai pembukaan kembali pusat perbelanjaan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) masih menghitung konsekuensi logis yang mampu ditampung oleh APBD Balikpapan.

Pemkot Balikpapan meyakini pandemi Virus Corona atau Covid-19 atau virus Corona berdampak pada pendapatan asli daerah. Sektor hotel dan pariwisata sangat berpengaruh atas…

Pemerintah kota Balikpapan menyebutkan bahwa hingga kini pertumbuhan ekonomi memang belum membaik tetapi akan terbantu dengan penetapan IKN (Ibu Kota Negara).

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) telah meminta restu kepada sejumlah pemegang saham atas aksi pemisahan Unit Usaha Syariah…

Dalam kunjungan ke Balikpapan, Rabu (16/10/2019), Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathew dan Minister Konselor Bidang Ekonomi, Investasi, dan Infrastruktur…

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan

Pemerintah Kota Balikpapan bersama aparatur keamanan negara, tokoh agama, dan tokoh paguyuban menggelar acara Deklarasi Pemilu Damai.

Pemerintah Kota Balikpapan akan memprioritaskan dana insentif daerah sebesar Rp46,53 miliar untuk pembangunan infrastruktur salah satunya normalisasi Sungai Ampal.

Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan jatah 189 formasi dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018. 

Pemkot Balikpapan membuat sistem pengunggahan dokumen online untuk investor yang hendak mengurus perizinan yang telah terbit

Pemerintah Kota Balikpapan akan meluncurkan Q-BIG10 (Kubik Sepuluh), sebuah kanal informasi bagi masyarakat yang berisi rekomendasi perencanaan sektor perumahan.

Sejak September, Pemerintah Kota Balikpapan tak lagi menarik retribusi dari izin gangguan yang biasanya diajukan oleh para pelaku usaha, menyusul dicabutnya kebijakan peraturan…