Aremania menginginkan adanya penanganan yang lebih transparan, agar tidak hanya menjadi konsumsi internal kepolisian, tapi juga media massa dan publik.
Pemberantasan rokok ilegal, terutama rokok polos, menjadi tanggung jawab semua, mulai pemerintah pusat (DJBC), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dsb.
Kredit disalurkan mayoritas digunakan untuk modal kerja, yakni Rp38,36 triliun (48,21 persen), disalurkan ke debitur non-UMKM Rp49,05 triliun (61,64 persen).
Hasil pelaksanaan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia Malang menunjukkan prakiraan pertumbuhan omzet penjualan secara bulanan terjadi pada top three.
Perekonomian Jawa Timur triwulan III/2022 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp700,59 triliun, sedangkan PDRB harga konstan Rp447,54 triliun.
Produksi rokok ilegal jumlahnya banyak sehingga membutuhkan pasar baru serta semakin beraninya pelaku rokok ilegal dalam memasarkan produk rokok ilegal.