Jaksa Agung menyebut 11,44 persen pegawai Kejagung belum menyampaikan LHKPN secara elektronik menurut data 2020.

Kejagung angkat bicara mengenai perbedaan latar belakang pendidikan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menjadi viral di media massa.

Para Kajati dan Kajari akan diberi tenggat waktu hingga tahun depan, jika tidak ada satu pun perkara korupsi yang ditangani, akan segera dievaluasi.

Burhanuddin ingin menekankan sekali lagi agar kita semua dapat menggunakan hati nurani.

Kejagung akan menindak anggotanya yang terbukti melakukan penyimpangan dan transaksional pada perkara pidana umum.

Penghentian perkara berdasarkan restoratif justice adalah suatu bentuk diskresi untuk menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta seluruh Jaksa menanamkan integritas dan tidak main-main dengan suatu perkara pidana.

Boyamin mendesak agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu.

Aset yang disita tersebut berasal dari sejumlah tindak pidana, salah satunya perkara korupsi Asabri yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Ada 847 perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang masih dalam tahap penyidikan di Kejaksaan seluruh Indonesia.

Dari total 107 oknum Jaksa yang diberikan sanksi ada yang dijatuhi hukuman disiplin dan ada yang diberhentikan sementara.

JAMPidmil Kejaksaan Agung (Kejagung) Laksda Anwar Saadi harus cepat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus), Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPidum)…

Pemerintahan PM Malaysia Muhyiddin Yassin menghadapi tantangan setelah partai berkuasa di Malaysia, UMNO, mencabut dukungan terhadapnya. Meskipun klaim soal pencabutan dukungan…

Pengalihfungsian kendaraan tahanan dan kendaraan pengantaran barang bukti itu untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19.

Jangan ragu melakukan upaya represif melalui penindakan bagi siapa saja atau pihak kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah apabila ada yang bertujuan untuk mengambil…

Dugaan kerugian negara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencapai Rp4,7 triliun.