Kerugian negara sementara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia (GIAA) mencapai Rp3,6 triliun.

Anggota DPR RI Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan penindakan terhadap Kajati yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat.

DPR mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin menuntut semua pelaku tindak pidana korupsi, pencabulan dan bandar narkoba dengan tuntutan hukuman mati.

Kinerja penyelesaian perkara tindak pidana khusus Kejaksaan Agung diklaim terus membaik dengan skor mencapai 106,67 persen.

Jaksa Agung mengatakan, segera mengumumkan surat perintah dimulainya penyidikan terkait proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Prkara dugaan penyalahgunaan kontrak pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera naik ke penyidikan.

Kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia mengakibatkan kerugian dengan waktu perjanjian di era Dirut ES sampai saat ini, dan manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan…

Dugaan korupsi sewa pesawat Garuda Indonesia ATR 72-600 terhadi pada era Dirut ES.

Kejaksaan Agung bakal terus membongkar dan menangkap pelaku terkait perkara tindak pidana korupsi yang ada di PT Garuda Indonesia hingga ke akar-akarnya.

Selama menjadi Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Febri Andriansyah pernah mengungkap 3 skandal besar

Sunarta resmi menyandang status sebagai Wakil Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengangkat Kepala Kejati DKI Jakarta Febrie Adriansyah menjadi Jampidsus Kejagung menggantikan Ali Mukartono.

Penunjukan Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA/2021 tertanggal 31 Desember 2021.

209 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin itu terdiri atas hukuman ringan 44 pegawai, hukuman sedang sebanyak 97 pegawai, dan hukuman berat sebanyak 68 pegawai.

SETARA Institute Halili Hasan menuding ada unsur politik di balik tuntutan hukuman pidana mati terhadap bos PT Trada Alam Moneta Tbk Heru Hidayat.

Jaksa Agung meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan para stakeholders untuk mengevaluasi penanganan perkara karhutla.