Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan pihaknya pesimis gelombang gugatan praperadilan, yang dilayangkan setiap tersangka terhadap KPK, dapat berhenti sepenuhnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengisyaratkan akan memberikan 'hadiah' Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Komjen Pol Budi Gunawan, setelah berkas Komjen Pol…
Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait kinerja lembaga hukum.
Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui bahwa ada perubahan waktu saat melakukan eksekusi enam orang terpidana mati yang telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan…
Jaksa Agung HM Prasetyo menilai bahwa penolakan pemberian grasi kepada 64 terpidana mati kasus narkoba oleh Presiden Joko Widodo, sudah tepat dan memenuhi asas keadilan.
Pemerintah menunggu surat Jaksa Agung terkait pelaksanaan eksekusi atas lima terpidana hukuman mati yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap dan grasi maupun amnestinya…
Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Jaksa Agung HM Prasetyo menggantikan Basrief Arif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 yang dikeluarkan hari ini.
Pengamat sosial dan politik menilai penunjukan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi tidak tepat, karena dinilai kurang mumpuni dan berasal dari lingkaran…
Pengamat demokrasi dan perdamaian menilai penunjukan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi merupakan hal yang buruk dan sebaiknya di kaji ulang.
Institusi hukum Kejaksaan Agung berpotensi tidak lagi independen dalam menangani kasus-kasus yang mangkrak, setelah politisi Partai Nasdem, HM Prasetyo ditunjuk menjadi Jaksa…
Aktivis anti korupsi menilai terpilihnya HM Prasetyo, politikus Partai Nasdem, sebagai Jaksa Agung periode merupakan langkah mundur pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada Undang-undang yang dilanggar ihwal pelantikan M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
Jika posisi Jaksa Agung diisi dari kalangan partai politik, maka dapat dijamin Kejaksaan tidak lagi bisa independen dan rawan akan intervensi kekuatan politik.