Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menentang rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang akan…
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, khususnya Taufiequrachman Ruki, setelah memutuskan pelimpahan…
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin melempem dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sejak KPK dimasuki tiga Pelaksana…
Indonesian Corruption Watch (ICW) menantang Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta untuk saling menelanjangi diri kepada public mengenai…
Indonesia Corruption Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan meminta Mabes Polri untuk mengindahkan rekomendasi Ombudsman perihal penangkapan Bambang Widjojanto…
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Taufiequrachman Ruki sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK. ICW mendesak agar…
Sebanyak 10 orang dari LSM Kontras dan ICW mendatangi gedung Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan anggotanya terhadap dugaan pelanggaran…
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti jejak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menentukan calon Kapolri.
Pemerintah mengakui saat ini harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar yang ditetapkan sebesar Rp7.600/liter dan Rp7.250/liter mulai 1 Januari 2015 terlalu tinggi.
Indonesia Corruption Watch menemukan potensi pemahalan harga terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar untuk Januari 2015.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki 11 prestasi selama berkiprah memberantas korupsi di Indonesia selama 11 tahun sejak 2003…
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang adanya penggelembungan anggaran modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 mengundang perhatian beberapa pihak.
Indonesian Corruption Watch (ICW) segera melaporkan indikasi korupsi dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2014, sedikitnya ada 38 terpidana korupsi telah menikmati Pembebasan Bersyarat (PB).