Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai penganti hasil revisi UU KPK.
Rencana pembentukan ini menjadi polemik sebab nantinya prosedur penyadapan juga harus melalui persetujuan dewan pengawas dengan izin tertulis dari pimpinan KPK.
Polda Metro Jaya tengah menyelidiki perkara dugaan tindak pidana memberikan keterangan bohong yang dilaporkan LSM Pemuda Kawal KPK dan Masyarakat DKI Jakarta.
Penelusuran rekam jejak calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akan dilakukan masyarakat sipil untuk memastikan kualitas pimpinan KPK yang baru.
Bisnis, JAKARTA — Guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif, tiga lembaga melanjutkan kerja sama yang sudah…
Indonesia Corruption Watch, Lembaga Kebijakan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ikatan Ahli PengadaanIndonesia (IAPI) meneken perpanjangan nota kesepahaman dalam…
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengatakan kasus yang dihadapi mantan Deputi Penyidikan Firli tidak dapat dilanjutkan.
Markas Besar Polri menunjuk Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektur Jenderal Firli menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti cuti Bambang Widjojanto (BW) sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI…
Bisnis, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch memberi apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di era kepemimpinan Agus Rahardjo yang berani memidanakan korporasi yang…
Terjadinya miss management pengelolaan rumah sakit terutama pengelolaan keuangan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan maupun akutnya…
Kementerian Perhubungan disebut Indonesia Corruption Watch paling banyak memiliki pegawai negeri sipil yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Posisi Kemenhub disusul…
Indonesia Corruption Watch mengungkapkan sejak 2010 hingga 2018 jumlah PNS yang diduga kuat terlibat perkara korupsi setiap tahunnya rata-rata mencapai 350 orang.