Draf RUU HPP Pasal 17 mengatur lapisan WP OP yang dikenakan pajak. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR sepakat menyisipkan satu lapisan baru untuk WP OP dengan penghasilan…

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan atau perusahaan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) menjadi 20…

Dalam Undang-Undang No. 2/2020 yang digunakan sebagai payung menangani pandemi, pemerintah menetapkan menurunkan PPh Badan menjadi 20 persen pada 2022 mendatang.

Rancangan Undang-undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menetapkan tarif pajak untuk wajib pajak berpenghasilan dalam 5 lapisan.

Selain menaikkan PTKP, PKS juga mengusulkan untuk ada penyesuaian pajak penghasilan orang pribadi untuk level yang paling bawah.

Jumlah itu lebih besar 0,2 persen atau Rp3,08 triliun dari usulan pemerintah yang tercantum dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2022.

Insentif keringanan pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi digadang-gadang akan mengikis daya tarik instrumen reksa dana dalam jangka pendek.

Bagi investor institusi malah lebih menarik mengelola obligasi sendiri, daripada menggunakan reksa dana.

Keringanan ini berpotensi menarik lebih banyak investor domestik untuk masuk ke pasar SBN. Apalagi, saat ini investor domestik menjadi penopang pasar surat utang Indonesia…

Analis menilai pemberian insentif keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi untuk investor domestik merupakan langkah yang tepat dalam upaya pendalaman pasar surat…

Efek kebijakan ini terhadap imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) Indonesia baru akan terlihat dalam jangka panjang.

Insentif PPh bunga obligasi kali ini dinilai akan berpengaruh terhadap investor non reksa dana dan wajib pajak luar negeri, seperti perusahaan dan perorangan yang masih dikenai…

Tarif pajak penghasilan perusahaan atau PPh akan menjadi dipangkas menjadi 15 persen untuk perusahaan di zona Hengqin, dibandingkan dengan normal 20-25 persen di China.

Aturan itu pun diterbitkan untuk mendukung restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dapat mendorong kegiatan usaha migas.

Kini, tarifnya menjadi sama ringannya dengan WPLN. Penurunan tarif ini merefleksikan upaya pemerintah dalam menciptakan kesetaraan (level of playing field) dan keadilan bagi…

Kebijakan relaksasi pajak korporasi bak senjata makan tuan. Alih-alih mampu mengisi kantong negara sejalan dengan besarnya minat perusahaan untuk berinvestasi, kebijakan…