Jumlah pajak penghasilan (PPh) yang telah diterima Pemerintah hingga 3 Mei 2022 senilai Rp8 triliun dalam 123 hari pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS).

Seluruh transaksi di platform Tokocrypto akan dikenakan penambahan tarif PPN 0,11 persen dan PPh 0,1 persen.

Pada awal April lalu, pemerintah telah menerbitkan aturan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh atas transaksi perdagangan aset kripto.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat harta yang diinvestasikan peserta program pengungkapan sukarela atau PPS mencapai senilai Rp4,6 triliun.

Total SPT yang diterima Ditjen Pajak, Kemenkeu, mencapai 11.964.793, atau tumbuh sekitar 1,43 persen secara tahunan (yoy).

Menurut Ditjen Pajak, jumlah PPh dari peserta PPS per 19 April 2022 mencapai Rp6,72 triliun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat pajak penghasilan atau PPh senilai Rp6,6 triliun setelah 106 hari pelaksanaan program pengungkapan sukarela…

Kemenkeu menegaskan aset kripto merupakan sebuah komoditas, sehingga memenuhi kriteria sebagai objek pajak pertambahan nilai atau PPN.

Terdapat 35.290 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 40.338 surat keterangan dari seluruh peserta, sejak PPS berlaku pada 1 Januari 2022.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan melaporkan pajak penghasilan atau PPh senilai Rp5,89 triliun setelah 98 hari pelaksanaan program pengungkapan sukarela…

Sejumlah risiko dinilai membayangi kebijakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor fintech.

Sejumlah pemain tekfin P2P lending keberatan dengan beberapa poin dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN Atas Penyelenggaraan Teknologi…

Pintu berharap pemerintah melalui kebijakannya mendorong daya saing industri aset crypto di Indonesia sehingga terus bertumbuh ke depan.

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan aturan pajak perdagangan aset kripto di Indonesia.

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan pasar…

Pengenaan pajak pada aset kripto diyakini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan transaksi kripto di Indonesia.