Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan masih harus menghadapi tantangan berat setelah pemerintah tidak sepakat atas sejumlah substansi.

Pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN) dalam rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET).

Pemerintah resmi menyerahkan rancangan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET).

Ditengah isu transisi enegi, PT RMK Energy Tbk. (RMKE) yakin kebutuhan batu bara 5-10 tahun ke depan masih tinggi.

United Tractors (UNTR) dinilai lebih unggul dalam hal diversifikasi bisnis ke sektor EBT dibandingkan dengan penambang batu bara lainnya.

Partnership for Global Infrastructure and Invesment (PGII) bakal berinvestasi sebesar US$ 600 miliar kepada negara-negara berkembang selama 5 tahun ke depan.

Penawaran harga jual listrik proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menjadi yang termurah dalam pengembangan PLTB di RI.

APJII mendukung strategi besar yang disampaikan Presiden Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global dalam B20 summit.

Komitmen pemerintah melakukan pensiun dini sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara menjadi pendorong kenaikan bisnis segmen energi bersih di sejumlah…

PLN meminta program pensiun dini PLTU batu bara tetap menjamin ketersediaan listrik murah bagi pelanggan.

Luhut klaim kebijakan Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah lewat Penghiliran dinilai mampu menarik lebih banyak minat investor.

Rencana pemasangan 22 gigawatt (GW) daya listrik bersumber dari EBT dalam kurun 10 tahun diperkirakan membutuhkan investasi US$50 miliar.

PT Energi Agro Nusantara (Enero) Mojokerto merupakan salah salah satu industri bioetanol tebu di Jatim yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo.

Dominasi tunggal pada pembangkitan listrik domestik dinilai menjadi faktor penghambat dari inisiatif pengembangan energi bersih.

PTBA dan China Huadian akan mengembangkan PLTB berkapasitas 1.300 MW dengan nilai investasi triliunan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan pihaknya menolak wacana penggunaan bersama jaringan listrik PLN oleh IPP.