Program LPS bertujuan untuk meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan dengan bank umum dan layanan pinjaman online (pinjol) yang makin menjamur.

Kedua belas bank perekonomian rakyat (BPR/S) yang dilikuidasi oleh LPS hingga kuartal II/2024 tersebar di sejumlah wilayah Jawa, Sumatra, Aceh, hingga Bali.

Selama kuartal II/2024, LPS mencatat terjadi pengurangan sebanyak 9 bank karena ada BPR yang dicabut izin usahanya dan juga merger.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), termasuk kredit macet BPR, membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024.

Laba BPR pada Juni 2024 tercatat mengalami penurunan lebih dari 20% saat kredit bermasalah (NPL) menyentuh 11,39%.

Rasio kredit bermasalah (NPL) termasuk kredit macet BPR membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024, sedangkan BPR yang dinyatakan bangkrut sebanyak 15 bank.

Seluruh jajaran dan direksi PT BPR Bank Bapas 69 Magelang diminta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rasio NPL BPR dan BPRS di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 6,62% sehingga mendapatkan perhatian serius OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat secara umum kinerja industri perbankan (Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat) di Provinsi Sumatera Barat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tutup di tahun ini.

Pemegang saham pengendali PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Anekadana Sejahtera mengumumkan akan mengurangi porsi saham kepemilikannya.

OJK memberi penjelasan kemungkinan jumlah BPR yang terancam ditutup pada 2024 bisa berubah.

Jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Indonesia meningkat menjadi 14 hingga pekan ketiga Juli 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Bank Perekonomian Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamt di Sidoarjo, Jawa Timur.

Berikut strategi atau jurus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatasi bank bangkrut yang terus bertambah.