Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta adanya percepatan persetujuan izin pertambangan rakyat (IPR) timah guna memacu perputaran ekonomi daerah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru menyetujui 15 rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari perusahaan tambang timah per 26 Maret 2024.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah rumah pihak swasta berinisial HL pada kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah (TINS) Tbk.
Pakar hukum menilai kerugian ekologis yang disebabkan oleh dugaan korupsi komoditas di wilayah IUP PT Timah Tbk (TINS) perlu dihitung secara lebih mendetail.