Pemerintah rupanya tetap akan memberlakukan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2027 mendatang meski di tengah hujatan penolakan.

Program Tapera memotong gaji setiap pegawai pemerintah, swasta, maupun pekerja mandiri senilai 3% dari gaji yang diterima setiap bulannya.

Dua tahun belum mesti dapat rumah, harus lebih 50 tahun terlebih dahulu sehingga banyak yang menyebut ini hanya dikaitkan dengan program bisnis pemerintah

PKS meminta pemerintah membatalkan aturan terkait potongan Tapera.

Ribuan buruh dari dalam dan luar Jabodetabel menggelar aksi demo pada Kamis 6 Juni 2024.

Skema Tapera di Indonesia dinilai hanya akan menggerus pendapatan masyarakat sebesar 2,5% dan 0,5% dari perusahaan harus dibayarkan ke BP Tapera.

Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) pernah ditolak pada masa pemerintahan SBY.

Sedang viral APBN 2025 disebut sudah defisit hingga Rp600 T padahal Prabowo-Gibran belum bekerja.

Ratusan buruh diprediksi akan turun ke jalan hari ini, Kamis 6 Juni 2024, untuk menolak Tapera.

Ajakan demo menolak Tapera sudah dijadwalkan yakni pada Kamis, 6 Juni 2024.

Mantan Menkeu Chatib Basri membeberkan alasan pemerintahan SBY menolak aturan Tapera.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan gaji yang tinggi sebagai pengurus BP Tapera.

Pengusaha dan buruh menilai Tapera layaknya tak diwajibkan di tengah kenaikan upah yang minim, serta kondisi ekonomi yang belum pasti.

Pemerintah tampaknya tetap akan melanjutkan program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) di tengah riu kritik yang disampaikan pekerja dan pengusaha.

Dana kelolaan Tapera diprediksi melonjak drastis tembus Rp268,1 triliun pada 2027.

Para pelaku usaha dan kelompok buruh sama-sama menolak pewajiban pembayaran iuran Tapera.