Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro menjelaskan bahwa hingga Kamis (19/8/2021), pihaknya telah mencairkan dana Taperum senilai Rp1,83 triliun.

Asosiasi Pengembang masih menunggu realisasi dari penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), selanjutnya Kementerian…

JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengerucutkan rencana pendirian anak usaha baru pada tahun ini kepada perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi,…

Pemerintah menggelar rapat harmonisasi pertama terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RPP Tapera).

Managing Director Smart Property Consulting (SPC) Muhammad Joni meminta pemerintah lebih hati-hati dalam implementasi UU Tapera.

Dengan disahkannya UU No. 4/2016 tentang Tapera, pemerintah akan membuat peraturan turunannya yakni PP. Salah satu isu yang kruisal yang akan diatur didalam PP adalah besaran…

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono optimistis penerapan Tapera yang telah diamanatkan pada UU No. 4/2016 tentang Tapera dapat terlaksana pada 2018.

Pemerintah menyatakan siap menghadapi kemungkinan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Pemerintah menargetkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan direalisasikan pada 2018 terkait dengan adanya rencana aksi sesuai dengan amanat UU tersebut

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan bahwa DPR siap untuk mengadiri sidang Mahkaman Konstitusi terkait gugatan undang-undang…

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya rancangan undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera) secara resmi sah menjadi Undang-Undang tentang Tapera dalam rapat…

Pemerintah akan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, untuk menentukan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah…

Kalangan pengusaha di DKI Jakarta menolak implementasi Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru disahkan DPR.

Pemerintah menegaskan peran Komite Tabungan Perumahan Rakyat akan berbeda dengan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait pemenuhan kebutuhan hunian…

DPD Realestate Indonesia (REI) Jawa Tengah tidak setuju dengan penetapan UU Tapera yang menggunakan hitungan persentase iuran pekerja kendati regulasi itu sudah disahkan…