Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dalam rapat, Kamis (14/3/2024), menyetujui ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden.
Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seharusnya sudah rampung sejak tanggal 15 Februari 2024 kemarin dan disahkan jadi Undang-Undang (UU).
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai hal itu tercermin dari proses pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta yang belum berlangsung di DPR RI.
Baleg DPR segera mengagendakan raker dengan Mendagri terkait status kekhususan Jakarta kala tak lagi menjadi ibu kota negara yang nantinya tertuang dalam UU DKJ
Mahfud MD berharap parpol menolak penunjukkan Gubernur oleh Presiden sebagaimana bakal diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Suara-suara untuk mendorong anak dan menantu Presiden Joko Widodo maju menjadi gubernur mulai datang bersahutan, menyusul sang sulung yang mengincar kursi RI2.
Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengeluarkan sikap terkait dengan ketentuan Gubernur Jakarta ditunjuk presiden yang berada dal draf RUU DKJ Pasal 10 ayat (2).
Setidaknya lima parpol sudah menolak wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden, seperti yang tercantum dalam draf RUU DKJ