Berita pergulatan Grup Bakrie dalam penemuan potensi harta karun di lumpur Lapindo menjadi salah satu berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Ada pula berita terkait pembentukan…

Dosen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga (UNAIR) Dr. rer. nat. Ganden Supriyanto, M.Sc memberikan penjelasan. Dia mengungkapkan pentingnya logam tanah…

Lumpur Lapindo ternyata menyimpan harta karun yang berharga mulai dari bahan baku baterai hingga komponen pesawat terbang.

ESDM kini terus mengkaji potensi kandungan logam tanah jarang dan critical raw material dalam lumpur Lapindo.

Logam tanah jarang seperti yang ada di Lumpur Lapindo dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan industri kesehatan, baterai, dan sebagainya.

Logam tanah langka berguna untuk industri kesehatan, seperti teknologi pendeteksi kanker dan pembangkit listrik, hingga komponen pesawat.

Badan Geologi menyebut Lumpur Lapindo menyimpan material yang langka di bumi.

Pemerintah masih mengupayakan proses penyelesaian secara tunai, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk membuka opsi lain, misalnya dengan penyerahan aset Lapindo.

Tindak lanjut yang dilakukan PUPR berupa permintaan anggaran tambahan untuk dapat membayarkan ganti rugi bagi para korban.

Setelah mencairkan pinjaman sebesar Rp773 miliar pada 2015 dengan janji pembayaran 4 tahun, Minarak Lapindo dan Lapindo Brantas milik Grup Bakrie baru mencicil satu kali…

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam pengelolaan piutang atas pinjaman dana antisipasi penanganan luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan…

Pada 2015, pemerintah mengucurkan dana talangan kepada Lapindo milik Grup Bakrie senilai Rp827 miliar. Dana talangan ini diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara…

Adi Susilo merupakan Guru Besar Geofisika pertama yang dimiliki Universitas Brawijaya (UB) setelah dikukuhkan menjadi profesor di ilmu tersebut di gedung Widyaloka, UB, Rabu…

Hingga jatuh tempo pada 10 Juli 2019, pihak Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya masih belum membayarkan sisa utang kepada pemerintah.

Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas Inc tetap harus membayar utang ke pemerintah sesuai dengan perjanjian.

Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo menyatakan, penagihan biaya yang belum diganti pemerintah atas eksploitasi dan produksi senilai US$132,23 juta.