Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan meninjau kembali pembangunan 16 bendungan yang konstruksi fisiknya telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan hampir Rp1 triliun setiap tahunnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi termasuk untuk ketahanan…

Pembatalan seluruh pasal dalam Undang-undang (UU) No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air bisa jadi momentum untuk mengembalikan hak pengelolaan air kepada negara, kendati berpotensi…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meningkatkan sinergitas pemerintah pusat, daerah dan kabupaten/kota dalam menjaga kondisi dan fungsi prasarana…

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan pertama Asian Water Council (AWC) atau The 1st General Assembly for Asia Water Council di Bali pada 24-26 Maret 2016.

Kalangan pengusaha belum sepenuhnya puas atas paket kebijakan ekonomi jilid VI yang dikeluarkan pemerintah terkait penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan…

Pemerintah menyatakan akan tetap menghormati kontrak izin pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air oleh swasta dalam dua peraturan pemerintah pelaksana UU 11/1974 tentang…

Pemerintah menargetkan draft RUU tentang Sumber Daya Air dapat diajukan kepada DPR RI pada Oktober mendatang setelah menyelesaikan seluruh kajian akademisnya pada akhir September.nn

Kementerian Perindustrian menyatakan rancangan peraturan pemerintah tentang sumber daya air yang menutup hak penanaman modal asing melakukan pengusahaan sumber daya air dalam…

Proses pengeboran sumber air oleh pihak swasta diwajibkan untuk memenuhi enam prinsip pokok yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi pasca pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang…

Pemerintah menyatakan telah menetapkan 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai peraturan pelaksana atas UU 11/1974 tentang Pengairan yang kembali…

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan…

Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memberikan celah pengelolaan sumber daya air untuk swasta atau pengusaha meski telah membatalkan UU UU NO. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Pemerintah akan segera membahas kelanjutan proyek KPS Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terancam tidak dapat lagi diteruskan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan…

Kasus dugaan pelanggaran sumber daya air oleh PT Coca Cola Botling Indonesia (CCBI) di Sumedang,Jabar terus berlanjut.

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat dari total potensi air sebesar 3,9 triliun m3 di Indonesia, baru sekitar 13,8 miliar m3, atau 58 m3 perkapita yang dapat dikelola melalui…