Ombudsman mengkritisi implementasi Inpres No. 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Para orangtua saat ini berlomba untuk mengakses PPDB lebih dahulu. Pasalnya, urutan pendaftaran menjadi perhitungan, jika kuota penuh.

Polda Metro Jaya dianggap telah melakukan tindakan maladmininstrasi dalam pembubaran asksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional awal Mei lalu.

Setidaknya ada tiga masalah berkaitan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ombudsman juga sedang mempertimbangkan dan mencermati bentuk tindakan yang akan dilakukan pimpinan KPK setelah keluarnya perintah Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK didampingi Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Penyelamatan KPK melaporkan dugaan maladministrasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan…

Penonaktifan ke-75 pegawai KPK dapat merugikan keuangan negara. Pasalnya, pegawai KPK itu digaji menggunakan uang negara yang berasal dari pajak.

75 pegawai KPK didampingi kuasa hukum dari Tim Advokasi Penyelamatan KPK melaporkan dugaan maladministrasi terkait TWK yang diselenggarakan pada Maret 2021 dan diumumkan…

LBH Mu PP Muhammadiyah juga akan mendampingi 75 pegawai KPK mempersiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Potensi maladministrasi pada kasus kebakaran kilang minyak Pertamina dapat terjadi pada aspek penyelesaian terhadap tanggungjawab sosial dan moral bagi korban pascakebakaran.

Ombudsman Republik Indonesia menyebut PT Pertamina tidak terbuka terkait kondisi kilang minyak Balongan Indramayu yang mengeluarkan bau menyengat sebelum mengalami ledakan…

Ombudsman mengungkapkan Kilang Balongan milik Pertamina di Indramayu, Jawa Barat, sudah 3 kali terbakar sejak 2007.

Insiden terbakar dan meledaknya tangki Kilang Balongan ini menyebabkan kerusakan terhadap setidaknya 2.788 rumah warga sekitar dan telah diverifikasi sebanyak 1.313 rumah.

Pengambilalihan kawasan TMII oleh pemerintah dinilai sangat tepat. Namun demikian, pemerintah tetap perlu menunjuk badan pengelolaan TMII.

Temuan awal oleh Ombudsman RI menunjukkan polemik yang mengiringi rencana impor beras tak lepas dari belum sinkronnya kebijakan pengadaan beras Perum Bulog dan penyalurannya.

Rencana impor beras dinilai tidak mempertimbangkan kapasitas produksi beras nasional.