Istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan melaporkan Dirtipideksus Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan ke Ombudsman.

Ombusdman RI mengatakan kebijakan pemerintah soal minyak goreng telah merugikan pengusaha dan rakyat.

PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyampaikan bahwa pihaknya memang menyimpan data pribadi dan browsing story pelanggan IndiHome.

IndiHome yang merupakan lini layanan provider dari PT Telkom Indonesia Tbk. mendapatkan banyak aduan dari pelanggan melalui Ombudsman.

Ombudsman mendesak pemerintah menahan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Ombudsman menemukan dugaan penyimpangan prosedur yang dimulai dari penerimaan peserta didik baru melalui jalur khusus.

Ombudsman RI membeberkan sejumlah masalah dari impelementasi penyediaan akses internet di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia menuding ada potensi maladministrasi dalam penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan dua wabah hewan ternak menular yang sudah masuk di Indonesia, selain Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Berdasarkan infomasi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Ombudsman Indonesia, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali masuk ke Indonesia pada 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagaakerjaan menyebutkan saat ini keberhasilan pembayaran klaim atau success rate mencapai 99,51 persen. BPJS Ketenagakerjaan…

Investor diminta untuk menghindari skema investasi robot trading ilegal dan menempatkan dana pada perusahaan finansial yang resmi.

Melalui posko pengaduan yang dibuka sejak Juli 2021-Maret 2022, Ombudsman Republik Indonesia menerima 375 laporan masyarakat terkait proses seleksi CASN 2021.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menilai bahwa pendekatan agama menjadi spirit dalam berbagai bentuk implementasi pelayanan publik lembaga pemerintah.

Ombudsman RI mulai memantau netralitas Aparatur Sipil Negara jelang Pemilu serentak 2024.