Kemenhub memaklumi kenaikan tarif dari operator angkutan darat di tengah pandemi virus Covid-19 dan pembatasan kapasitas ini.

Operator bus AKAP memilih menaikkan tarif selama pandemi virus corona ntuk menyiasati aturan batas maksimal 50% dari kapasitas.

Organda mengusulkan pemerintah sebaiknya tidak memberikan pengaturan kapasitas angkutan darat seperti yang telah dilakukan dalam SE No. 11/2020 untuk zona hijau dan kuning.

Kementerian Perhubungan meminta operator bus tidak menaikkan tarif layanannya, terutama saat kapasitas maksimal penumpang dinaikkan menjadi 70 persen pada 1 Juli 2020.

Kemenhub menegaskan tidak akan ada penaikan tarif angkutan umum karena kapasitas maksimal angkut penumpang sudah ditingkatkan menjadi 70 persen.

Kemenhub memerinci soal kapasitas penumpang angkutan umum darat yang ditentukan berdasarkan zonasi sesuai SE Dirjen Perhubungan Darat No. 11/2020.

Kemenhub telah menetapkan empat zonasi yang digunakan dalam perlakuan pergerakan orang dan kendaraan dengan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Ongkos angkutan darat tetap naik sekitar 50-75 persen kendati pemerintah meminta operator tidak menaikan harga karena kapasitas penumpang telah menjadi 70 persen.

Terminal Terpadu Pulogebang kembali melayani penumpang dan bus umum AKAP selama 24 jam pada hari pertama masuk kerja masa PSBB transisi.

Penambahan armada bisa dilakukan dengan mengalihkan fungsi kendaraan di sektor yang sedang tidak beroperasi seperti bus pariwisata.

Operasional transportasi umum berbasis jalan akan menyesuaikan dengan tatanan hidup baru pascapembatasan sosial berskala besar. Selain tarif yang berubah, sistem pembelian…

Para pengusaha angkutan darat baik barang maupun penumpang mesti bersiap menghadapi normal baru dengan melakukan sejumlah inovasi.

Pengusaha bus meminta agar pemerintah pusat dan daerah sinkron dalam penerapan Surat Edaran No. 4/2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di lapangan.

Organda menilai kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam menghadapi maraknya angkutan gelap yang beroperasi membawa penumpang untuk mudik.

Organda meminta agar oknum perusahaan otobus (PO) yang terlibat dalam pemalsuan dan validasi dokumen persyaratan penumpang untuk travel gelap ditindak secara tegas.

Organda menyayangkan adanya praktek travel gelap yang mengangkut penumpang tanpa izin dengan keperluan mudik.