Pemerintah mengungkapkan ada potensi untuk menambah sektor yang akan mendapatkan insentif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Komitmen investasi terhadap IKN itu diteken di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.

Penyaluran kredit di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengalami lonjakan.

Pemerintah telah memulai pembangunan lebih dari 30 proyek, termasuk Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN.

Sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Ganti rugi lahan adat IKN masih menggantung, termasuk permintaan relokasi dari masyarakat adat.

Kemen PUPR menilai pembangunan IKN Nusantara lebih murah dibandingkan ongkos produksi memperbaiki atau renovasi DKI Jakarta secara keseluruhan.

PUPR akan menyiapkan pompa air baku dari bendungan dengan kapasitas 300 liter per detik untuk pasokan ke IKN.

Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi investor yang membangun fasilitas SPBU di IKN.

Pemerintah bahkan memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi investor yang membangun fasilitas SPBU dan SPKLU di IKN.

Konsep IKN sebagai smart forest city atau kota pintar, maka dalam pembangunan digunakan berbagai teknologi canggih.

Lippo Group menilai IKN  sangat prospektif bagi investasi dan pengembangan sektor kesehatan di Tanah Air.

Terdapat tiga pengembang yang berencana membangun sebanyak 15.400 hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam.

Founding Chairman Jagat Nusantara Wishnutama menceritakan rencana pemerintah Indonesia mewujudkan metaverse Ibu Kota Nusantara (IKN).