Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, rasi akuntan publik di negara ini sebesar 1:121.792.

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan 5 fokus pemerintah dalam pembuatan UU PPSK. Mulai dari pengawasan koperasi hingga antisipasi krisis ekonomi.

Dalam UU PPSK kebijakan spin off unit usaha syariah (UUS) diserahkan kepada OJK.

UU PPSK memberikan kewenangan penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengajukan permohonan pailit industri keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan turunan UU No. 4/2023 tentang PPSK yang mencapai 224 POJK disusun dalam format mini omnibus.

Pengalihan pengawasan koperasi simpan pinjam yang bertindak sebagai shadow bank melalui UU PPSK dinilai sebagai langkah pemurnian industri.

UU PPSK mengamanatkan sejumlah tugas baru bagi LPS, seperti penjaminan polis asuransi hingga penanganan bank gagal.

Aturan baru tentang penyidikan masih memberikan kewenangan bagi Polri untuk melakukan penyidikan di sektor keuangan.

UU PPSK juga mengatur soal pemisahan unit syariah atau spin off perusahaan asuransi.

Mendag Zulhas menyebut tugas Bappebti terkait pengelolaan aset kripto telah dialihkan ke OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi sebagai langkah pengenaan sanksi administratif.

Penguatan perlindungan konsumen pada POJK 6 ditunjukkan dalam lima prinsip dasar .

UU PPSK mengatur penyerahan kewenangan permintaan data nasabah untuk kepentingan peradilan dari BI ke OJK.

Jokowi mengesahkan Omnibus Law Keuangan atau UU PPSK pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini jadi yang keempat yang di sahkan Presiden tahun ini.

Jokowi mengesahkan Omnibus Law Keuangan atau UU PPSK pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini jadi yang keempat yang di sahkan Presiden tahun ini.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.