Kemenkominfo tengah menyusun turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi, dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi.

Pembentukan otoritas pengawas pelindungan data pribadi (PDP) menjadi krusial seiring terus berulangnya insiden dugaan kebocoran data pribadi.

Bank Syariah Indonesia atau BSI (BRIS) wajib memberi tahu nasabah maksimal 14 hari soal dugaan bocornya data di dark web.

Harapan yang besar kepada aparat penegak hukum untuk bisa menindak pelaku pembocoran data pribadi masyarakat.

Subjek data pribadi tidak bisa mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan secara otomatis oleh pengawas sektor keuangan dan moneter.

UU PDP begitu dinantikan seiring maraknya kasus kebocoran data yang telah membuat masyarakat was-was.

Lembaga Perlindungan Data Pribadi akan dibekali 15 kewenangan istimewa dalam UU PDP yang diteken Presiden Jokowi kemarin.

Berikut perjalanan rancangan hingga pengesahan UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)