Kemenkominfo telah mengajukan aturan turunan beserta dengan lembaga PDP sudah ke Sekretariat Negara.

Kehadiran UU PDP Oktober bulan depan diyakini dapat memangkas kasus kebocoran data di Tanah Air.

Kemenkominfo memperkirakan badan pengawas UU PDP baru hadir 2 bulan setelah UU PDP berlaku

Kekosongan lembaga yang menjalankan UU PDP membuat Jokowi berada di pusaran pelanggaran UU PDP

Menkominfo Budi Arie Setiadi merasa kinerjanya selama setahun  memuaskan.

Sederet regulasi terkait keamanan digital yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa menjegal aksi fraud di Indonesia.

Kemenkominfo masih menargetkan regulasi turunan UU PDP rampung sebelum Oktober 2024, atau sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden

Wamenkominfo Angga Raka Prabowo akan fokus dalam menyusun turunan UU PDP hingga tata kelola arsitektur data nasional pada masa jabatannya yang singkat.

Akademi dan pakar hukum meminta agar Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibentuk oleh pemerintah diisi oleh orang-orang kompeten dan independen.

BSSN memperingatkan pelanggar UU PDP terancam sanksi pidana hingga denda Rp6 miliar. Perusahaan yang lalai dalam melindungi data pengguna terancam sansi berat.

Sebanyak 10 UU di bidang komunikasi dinilai tidak memiliki sinergi satu sama lain, mulai dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui sanksi adminstratif atas pelanggaran UU PDP untuk pihak swasta sangat tegas.

Kemenkominfo meyakini akan makin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia seiring dengan hadirnya UU PDP.

Pemerintah berharap aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi, termasuk mengenai lembaga pengawas atau wasit UU PDP, rampung pada pertengahan 2024

Sejak berlakunya UU PDP hingga akhir 2023, ELSAM mencatat, sedikitnya terdapat dugaan pengungkapan secara melanggar hukum terhadap 668 juta data pribadi.

Kemenkominfo menargetkan regulasi yang mengatur lembaga independen pengawas data pribadi selesai pada kuartal II/2024