Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon hanya dihadiri 54 calon anggota BPK. Tercatat delapan calon tidak menghadiri undangan uji kepatutan dan kelayakan.
Wakil Ketua Komite IV DPD Siska Marleni mengatakan bahwa DPR nekad menggelar fit and proper test meski belum ada pertimbangan DPD sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.
Merujuk pada Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2006 tengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Koalisi masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses seleksi anggota BPK yang sedang…
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan bahwa tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi XI sudah bekerja menyeleksi para calon sejak Selasa (2/7/2019) dan berakhir pada Kamis…
Lembaga tinggi itu harus dihuni oleh anggota yang mumpuni dan berintegritas karena badan itu memiliki peran yang sangat vital dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab…
Bisnis, JAKARTA — Komisi XI tengah melakukan seleksi terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk menggantikan lima anggota yang habis masa baktinya pada Oktober…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya kepada kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya perbaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kementerian atau lembaga maupun…
Gubernur Olly Dondokambey berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengoreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulawesi Utara tahun 2018.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk meningkatkan komitmen dengan jajaran kepala daerah kabupaten yang tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
Uji materi terhadap UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memasuki pokok perkara. Mahkamah Konstitusi meminta BPK memberikan pandangan resmi.
Guna menanggulangi korupsi secara maksimal di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan auditorat keuangan negara (AKN) baru, yakni AKN Bidang Investigatif dalam struktur organisasi BPK.
