Selain bantuan ‘jalur cepat’ melalui semacam bantuan spontan untuk korban bencana alam, ribuan warga yang tiba-tiba jatuh miskin akibat bencana alam juga perlu segera dibantu…

Jokowi menyatakan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah.

BRI Group merespon bencana banjir yang terjadi di Jadetabek melalui unit kerja BRI Group untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak berupa penyaluran bantuan…

Bank BRI memberikan bantuan tanggap bencana kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Gempol Rawa, Karang Ligar dan Tegal Luhur.

PT SPIL menaruh perhatian besar pada para korban banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 24 Januari 2021. Bantuan logistik pun didistribusikan dari Surabaya ke posko bantuan…

Komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan Asean diperlukan untuk menanggulangi bencana, termasuk bencana non-alam yaitu pandemi Covid-19.

Indonesia tercatat memiliki 500 gunung api dan 127 di antaranya aktif, serta memiliki 300 patahan lempeng yang berada di hampir seluruh wilayah, kecuali Kalimantan.

Pertemuan internasional, GPDRR 2022 di Indonesia rencananya akan berlangsung selama lima hari.

Dalam pelaksanaan GPDRR 2022, Pemerintah RI akan menunjukkan Lombok sebagai percontohan penanganan bencana yang baik.

Jokowi mengatakan GPDRR 2022 di Indonesia akan dihadiri 193 negara dengan peserta mencapai sekitar 5.000 - 7.000 orang.

Pemerintah memastikan kesiapan logistik dan peralatan dasar yang digunakan dalam penanganan bencana

Peningkatan curah hujan seiring dengan awal musim hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana akan dipercepat setelah sebelumnya masuk dalam program legislasi nasional. Percepatan pembahasan dilakukan untuk…

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid-19 tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan…

Presiden RI Jokowi meneken surat keputusan yang menyatakan bahwa virus Corona (Covid-19) menjadi bencana nasional.

Penegak hukum harus berkomitmen dalam mengawasi potensi tindakan pidana korupsi terkait dengan penggunaan anggaran penanganan bencana.