Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan pembentukan lembaga penjamin polis yang diatur dalam UU PPSK

Saat ini Komisi XI DPR telah menyetujui rancangan omnibus law keuangan untuk diharmonisasikan oleh Badan Legislasi.

Omnibus Law Keuangan perlu mengatur tarif premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung agar seimbang dengan level risiko yang ditanggung perusahaan asuransi, agar masyarakat…

Pemerintah bersama DPR akan mengharmonisasi program pensiun melalui omnibus law keuangan. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih yang selama ini terjadi.

Penyusunan draf Omnibus Law Keuangan saat ini dilakukan oleh DPR RI.

Skema burden sharing bakal dipermanenkan tertuang dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

Bank Indinesia akan kembali ke masa lalu, ketika bank sentral tidak memiliki independensi dalam menentukan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan stabilitas…

OJK diusulkan mendapat tambahan kewenangan pengawasan dan memberikan izin operasi koperasi simpan pinjam dalam draf RUU Omnibus Law Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dipersiapkan sebagai penyelenggara penjaminan polis nasabah asuransi agar tidak lagi terjadi gagal bayar.

Usulan pemerintah untuk membentuk omnibus law keuangan akan menghadirkan rezim baru kebijakan dalam perekonomian, meski demikian aturan ini tidak banyak dijelaskan ke publik…

Komisi XI DPR RI menjamin independensi Bank Indonesia (BI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan.

Penyusunan Omnibus Law Keuangan atau RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) jadi sorotan. Benarkah kader parpol nantinya bisa jadi anggota Dewan Gubernur Bank…

Penetrasi asuransi di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean, sehingga membutuhkan stimulus berupa insentif pajak.