KPK mengeksekusi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/9/2023).

KPK telah menyerahkan memori banding putusan terkait vonis Mardani H Maming.

KPK akhirnya memutuskan untuk mengajukan banding terhadap vonis kepada mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. 

Sektor pertambangan menjadi yang paling disorot KPK. Lembaga antikorupsi itu menyebut bahwa pertambangan batu bara rawan korupsi.

Jaksa KPK menuntut Mardani Maming 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai Rp118,7, miliar.

KPK memeriksa Mardani Maming dan mendalami pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ke sejumlah perusahaan pertambangan.

KPK menagmankan dokumen penting dalam penggeledahan di perusahaan milik tersangka Mardani Maming.

KPK memperpanjang masa penahanan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming (MM) selama 40 hari kedepan

KPK dan mantan pengacara Mardani Maming terlibat aksi balas pantun terkait penanganan kasus Mardani H Maming.

Menurut KPK tuduhan kriminalisasi terhadap Mardani Maming dari Bambang Widjojanto adalah lumrah dan latah.

Bambang Widjojanto yakin kasus Mardani Maming merupakan persaingan bisnis dan KPK telah melakukan kriminalisasi.

KPK mendalami soal persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) dari tersangka Mardani Maming.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dalam kasus suap dan gratifikasi peralihan Izin Usaha Pertambangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bendahara Umum (Bendung) PBNU Mardani H. Maming 20 hari ke depan terhitung sejak 28 Juli 2022.

Mardani Maming menjadi sorotan setelah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan DPO.

KPK resmi menentapkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.