Pembayaran denda Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), saat ini dapat dilakukan via Tokopedia.
"Pembahasan yang selalu menguras energi antara pemerintah khususnya Kemenkes, DPR melalui komisi lX dan BPJS Kesehatan lebih dominan berkutat di iuran," terang Melki.
Setelah sempat dibatalkan untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020, kini Pemerintah kembali berencana menaikan iuran BPJS Kesehatan per Juli 2020. Lantas…
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI mendaftarkan hak uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung.
Sebanyak Rp1,06 triliun subsidi iuran untuk peserta mandiri Kelas III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berpotensi tidak bisa disalurkan karena banyaknya…
Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN menyatakan bahwa banyak strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan…
Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN menilai bahwa kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di masa pandemi virus corona merupakan langkah…
Reformasi menyeluruh BPJS Kesehatan dinilai tidak perlu menunggu momentum kenaikan iuran. Terdapat sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia kembali mengajukan uji materi terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah sebelumnya mengajukan uji materi terhadap Perpres 75/2019…
Subsidi iuran peserta mandiri Kelas III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan hanya diberikan bagi peserta yang aktif atau tidak menunggak iuran.
Wakil Ketua KPK periode 2015–2019 Laode Muhammad Syarif dalam cuitan di akun Twitternya, @LaodeMSyarif, menilai bahwa BPJS Kesehatan semestinya tidak menaikkan iuran terlebih…
Bisnis, JAKARTA — Langkah pemerintah yang menaikan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk peserta individu atau mandiri perlu diimbangi langkah…
Di satu sisi, pemerintah dinilai sanggup memberikan stimulus kepada korporasi besar, termasuk untuk Program Kartu Prakerja. Namun, di sisi lain Jokowi membebani masyarakat…
KPK menyebutkan bahwa penyimpangan (fraud) yang menjadi masalah BPJS Kesehatan, sehingga kenaikan iuran tanpa ada perbaikan tata kelola tidak akan menyelesaikan masalah.
Perpres No. 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dinilai berisiko kembali diuji materi ke Mahkamah Agung.
To top
