Kemenkes mulai menerapkan sistem KRIS di rumah sakit (RS) di Indonesia pada 2023 untuk menggantikan kelas 1, 2 dan 3.

Menkes mengungkap tiga kendala dalam penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) di rumah sakit Indonesia.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara soal dampak skema KRIS ke keuangan perusahaan.

DPR menyoroti pelaksanaan uji coba KRIS BPJS Kesehatan yang ditargetkan rampung pada akhir 2024.

Menkes menargetkan 2.939 rumah sakit berhasil memenuhi 12 kriteria kelas rawat inap standar (KRIS) pada akhir 2024. 

DJSN mengungkapkan pendapatan 4 RS yang menjalankan uji coba kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan meningkat. Berikut ini datanya.

Penghapusan ruang kelas rawat inap atau penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) BPJS Kesehatan dipastikan mundur pelaksanaannya

Uji coba penghapusan kelas belum mempengaruhi iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan.

Meski mengalami jalan yang berliku, uji coba pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus berjalan.

BPJS Kesehatan masih mengkaji kenaikan tarif Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menyatakan rumah sakit siap mengubah ruang kamar rawat inap sesuai kriteria KRIS.

Hasil survei DJSN menunjukkan sebanyak 20 persen rumah sakit tidak setuju dengan kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti konsep dasar asuransi kesehatan sosial adalah gotong royong.

Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan menambah beban APBN karena nilai subsidi bagi peserta tidak mampu juga akan terdongkrak.

BPJS Kesehatan menyatakan rencana penerapan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS) pada Juli 2022 masih menunggu payung hukum.

BPJS Kesehatan menyebutkan setidaknya setiap rumah sakit (RS) membutuhkan dana Rp150 miliar untuk dapat menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS) JKN.