Menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga minyak goreng curah pada Jumat (13/5/2022), turun dari Rp17.600 menjadi Rp17.400…
Pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crued palm oil/CPO akan menggerus tingkat ekspor komoditas tersebut hingga Mei ini. Persoalannya, CPO masih merupakan salah satu…
Pemerintah per 28 April 2022 secara resmi menerapkan kebijakan pelarangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill…
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.12/2022, yang menjadi fokus pengawasan saat ini adalah minyak goreng curah bersubsidi, khususnya untuk memastikan…
Kebijakan larangan ekspor CPO sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined,…
Jokowi menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama sehingga memilih melarang ekspor CPO dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Untuk kedua kalinya Presiden Joko Widodo menegaskan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, termasuk CPO. Setelah sebelumnya sempat terjadi perbedaan pendapat…
Pemerintah menerapkan larangan ekspor RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit untuk menstabilisasi harga kebutuhan pokok itu di pasaran. Larangan ekspor…
Pelarangan ekspor RBD Palm Olein ini memperjelas batasan yang dikenakan bagi produk CPO. Sehingga, keputusan ini diharapkan juga memulihkan harga TBS petani sawit, selain…
Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI mengingatkan agar dana subsidi diserahkan kepada Perum Bulog yang menangani distribusi minyak goreng subsidi. Skema ini dianggap menghindari…
Pemerintah akhirnya melibatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk mendistribusikan minyak goreng curah murah. Langkah ini merupakan bagian menstabilkan harga minyak goreng…
Kader PDIP menilai dua menteri Golkar yang membidangi soal minyak goreng tidak ada suaranya setelah Jokowi melarang ekspor CPO. Mereka pun minta dievaluasi kinerjanya.
Ekonom menilai kebijakan pelarangan ekspor merupakan bentuk dari tidak jelasnya arah pemerintah, dari semula menerapkan DMO, lantas menaikkan pungutan ekspor, yang berujung…