Dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba), Ketentuan Peralihan yang mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diamanahkan…
Tim Persaudaraan Papua (Papuan Brotherhood) hari ini mendatangi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang untuk menyampaikan keberatan mereka atas kebijakan larangan ekspor konsentrat…
Renegosiasi kontrak tambang baik kontrak karya maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara wajib dilakukan karena diatur dalam Undang-undang Mineral dan Batu…
Setelah mengalami kerugian lebih dari US$1,4 miliar pada kuartal I/2014 akibat larangan ekspor mineral mentah, pemerintah memperingatkan kerugian belum berhenti dan bisa…
Pelaku Usaha di sektor jasa dan alat berat pertambangan protes keras terhadap pemberlakuan UU Mineral dan batubara No.4/2009 terutama pasal 102 dan 103.
PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) berencana merumahkan sedikitnya 80% dari 4.000 karyawan tetapnya jika pemerintah tidak kunjung mengeluarkan izin ekspor mineral.
Asosiasi Perusahaan Mineral Indonesia (Apemindo) yang tengah mengajukan gugatan terhadap Undang-undang Minerba No.4/2009 berharap memiliki peluang menang. Pasalnya, UU tersebut…
Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menyatakan akan terus melanjutkan gugatannya terkait UU Minerba No.4/2009 pasal 102 dan 103 yang dinilai salah tafsir.
Pemerintah Jepang segera menyambangi pemerintah Indonesia untuk mencari penyelesaian terkait kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang berlaku sejak 12 Januari 2014…
Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral…
Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral…
Pemerintah Indonesia mengaku siap ‘pasang badan’ apabila memang Pemerintah Jepang hendak mengadukan keberatan mereka terhadap penerapan UU Minerba ke Dispute Settlement Body…
Qanun (peraturan daerah/perda) dari Nangroe Aceh Darussalam mengenai kewajiban perusahaan tambang membayar kewajiban di luar pajak dan royalti tidak bisa dijalankan karena…
Pemerintah hampir saja membuat blunder, yakni dengan pencabutan bea keluar progesif kepada 6 produk mineral olahan tanpa pemurnian alias konsentrat bila pabrik pengolahan…
Pemerintah sedang mencari titik temu yang win-win solution agar penerapan bea keluar progresif terhadap produk mineral tanpa pemurnian tidak berdampak pada lay off dan penurunan…
Pengusaha tambang emas dan tembaga berpotensi menderita kerugian sekitar Rp34 triliun akibat kredit macet tambang dan industri pendukungnya, serta tekanan biaya lainnya.