Apersi mengungkapkan kekhawatiran rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Apersi mendesak Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto untuk dapat membentuk Kementerian Perumahan.

Koperasi dinilai dapat membantu masyarakat untuk mengajukan KPR, terutama mereka yang tidak tersentuh layanan perbankan.

Bisnis.com telah melakukan penelusuran ke Villa Kencana Cikarang. Meskipun tak benar-benar kosong, kompleks rumah murah ini banyak yang ditinggalkan pembelinya.

Pemberlakuan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat positif untuk dapat mengurangi angka backlog perumahan.

Permintaan rumah menengah-bawah tetap tinggi karena masyarakat yang masih belum mempunyai rumah juga masih besar.

PT Bank Nagari menjalin kerjasama dengam DPD Apersi Sumatra Barat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal kepemilikan rumah.

Apersi mengapresiasi penyesuaian harga rumah subsidi setelah menunggu selama 3 tahun.

Data Kementerian PUPR menunjukkan realisasi penyaluran FLPP baru mencapai 30 persen per Mei dari target tahun ini. 

Apersi menargetakan penjualan rumah subsidi pada 2023 bisa mencapai 130.000 unit atau lebih tinggi dari realisasi tahun lalu.

Ancaman bisnis segmen ini justru inflasi. Jika inflasi tidak terjaga dan tinggi, maka akan menggerus pendapatan masyarakat berpenghasilan tetap.

Apersi optimistis penjualan rumah subsidi akan tembus 100.000 unit lebih pada 2023 atau tumbuh 43,6 persen. Ini sebabnya:

Pengembang berharap pemerintah terus memberikan stimulus agar sektor properti bisa terus berkembang dan menambah lapangan kerja baru.

Apersi terus mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga rumah subsidi pada tahun ini.

Pengembang berharap pemerintah kembali memberikan insentif berupa perpanjangan PPN DTP untuk membantu pemulihan sektor properti.

Berakhirnya insentif PPN DTP dapat mengoreksi penjualan properti hingga tertahannya kenaikan harga jual.