Permintaan rumah menengah-bawah tetap tinggi karena masyarakat yang masih belum mempunyai rumah juga masih besar.

PT Bank Nagari menjalin kerjasama dengam DPD Apersi Sumatra Barat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal kepemilikan rumah.

Apersi mengapresiasi penyesuaian harga rumah subsidi setelah menunggu selama 3 tahun.

Apersi mempersoalkan syarat dalam aturan rumah subsidi bahwa pembeli MBR harus menunggu 2 tahun.

Apersi menargetakan penjualan rumah subsidi pada 2023 bisa mencapai 130.000 unit atau lebih tinggi dari realisasi tahun lalu.

Ancaman bisnis segmen ini justru inflasi. Jika inflasi tidak terjaga dan tinggi, maka akan menggerus pendapatan masyarakat berpenghasilan tetap.

Apersi optimistis penjualan rumah subsidi akan tembus 100.000 unit lebih pada 2023 atau tumbuh 43,6 persen. Ini sebabnya:

Apersi menilai kenaikan harga rumah subsidi harus diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang kondusif agar produksi lancar.

Apersi terus mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga rumah subsidi pada tahun ini.

Pengembang berharap pemerintah kembali memberikan insentif berupa perpanjangan PPN DTP untuk membantu pemulihan sektor properti.

Berakhirnya insentif PPN DTP dapat mengoreksi penjualan properti hingga tertahannya kenaikan harga jual.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) terus menanti penyesuaian harga rumah subsidi.

Ada 400 pengembang anggota Apersi di Jatim statusnya aktif.

Adanya transisi perizinan dalam Online Single Submission (OSS) dari IMB menjadi PBG menyebabkan pembangunan program sejuta rumah menjadi melambat.

Ada kendala peralihan dari Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan bagian dari Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun 103.000 unit rumah untuk KPR bersubsidi.