Ancaman bisnis segmen ini justru inflasi. Jika inflasi tidak terjaga dan tinggi, maka akan menggerus pendapatan masyarakat berpenghasilan tetap.

Apersi optimistis penjualan rumah subsidi akan tembus 100.000 unit lebih pada 2023 atau tumbuh 43,6 persen. Ini sebabnya:

Apersi menilai kenaikan harga rumah subsidi harus diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang kondusif agar produksi lancar.

Pengembang berharap pemerintah terus memberikan stimulus agar sektor properti bisa terus berkembang dan menambah lapangan kerja baru.

Pengembang berharap pemerintah kembali memberikan insentif berupa perpanjangan PPN DTP untuk membantu pemulihan sektor properti.

Berakhirnya insentif PPN DTP dapat mengoreksi penjualan properti hingga tertahannya kenaikan harga jual.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) terus menanti penyesuaian harga rumah subsidi.

Pengembang akhirnya menyiasatinya dengan menyediakan rumah dengan ukuran kecil, menjadi tipe 30 bahkan 23.

Adanya transisi perizinan dalam Online Single Submission (OSS) dari IMB menjadi PBG menyebabkan pembangunan program sejuta rumah menjadi melambat.

Ada kendala peralihan dari Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan bagian dari Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun 103.000 unit rumah untuk KPR bersubsidi.

Dengan lambatnya penyerapan rumah bersubsidi maka otomatis berdampak pada sisi pasokan, pembangunan unit rumahnya, yang ikut melambat.

Apersi menilai kondisi properti untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat tertekan.

Ada pembatasan mobilitas masyarakat selama masa PPKM, para calon pembeli tidak bisa melakukan peninjauan pada lokasi perumahan, atau properti yang diinginkan, karena mengedepankan…

Subsidi dari pemerintah berupa flat bunga sebesar 5 persen selama 20 tahun menjadikan masyarakat tertarik untuk memiliki properti MBR tersebut.

Pengembang mendukung kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam proyek konstruksi dan properti…