Kendati dibayangi daya beli yang rentan dan berisiko menggerus setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kinerja cemerlang dari penerimaan pajak sepanjang 2021 mampu mengungkit…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah menyehatkan kembali APBN dilakukan secara bertahap dan terukur, salah satunya dengan menerapkan UU HPP.

Perekonomian 2022 akan mendapatkan dorongan dari reformasi perpajakan, melalui berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Konten UU HPP pasal 16B tersebut tidak senafas dengan jiwa demokrasi dan reformasi dimana otoritas fiskal tiba-tiba menjadi powerful. Pasal 16B merupakan kemenangan eksekutif…

Isu mengenai penetapan pajak karbon mendapatkan perhatian besar dari banyak pihak, terutama terkait keingintahuan akan penggunaan pajak karbon tersebut.

Penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon merupakan milestones penting menuju perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, serta menjadi bukti keseriusan Indonesia…

Melalui UU tersebut, pemerintah memperluas lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta untuk tarif pajak penghasilan (PPh) 5 persen.

Bahana Sekuritas dalam kajiannya menyebutkan bahwa pengumpulan pajak dari orang kaya dengan tarif 35 persen bisa menambah penerimaan pajak hingga Rp8 triliun.

Pada Bab VI UU HPP Pasal 13, tarif pajak karbon yang ditetapkan hanya Rp30 per kg karbon CO2e, jauh lebih rendah dari Singapura yang memiliki tarif US$3,71 per ton C02e atau…

Berikut ini adalah simulasi perhitungan pajak penghasilan untuk individu dengan gaji Rp5 juta, Rp9 juta, Rp10 juta dan Rp15 juta yang dijabarkan Kemenkeu.

Sri Mulyani menegaskan UU HPP berpihak pada masyarakat yang pendapatannya rendah. Bagi sumber pendapatan lebih tinggi, maka akan membayar lebih tinggi.

Pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang superkilat meninggalkan kesenjangan antara perlakuan pada pengusaha dan konsumen. Topik itu menjadi salah satu pilihan…

UU HPP meningkatkan ambang batas (threshold) PPh menjadi Rp54 juta per tahun atau setara dengan Rp4,5 juta per bulan.

Besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi UMKM orang pribadi ditetapkan sebesar Rp500 juta per tahun, sehingga di bawah itu tidak dikenakan pajak.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) DPR RI Dolfie OFP menegaskan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan…

Serangkaian perubahan kebijakan dan kebijakan baru mengenai perpajakan pada UU HPP diharapkan bisa mengerek rasio pajak.